Kabargolkar.com - DPP Partai Golkar menegaskan bahwa kader yang terlibat korupsi harus taat hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Bagi Partai Golkar, siapapun kader yang terlibat dalam perkara korupsi, harus bertanggungjawab atas tindakannya," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (17/4/2021).

Ace mengatakan bahwa Golkar prihatin dengan peristiwa itu. Dia mengatakan bahwa ketiga kader Golkar yang terjerat kasus korupsi itu kooperatif saat melakukan pemeriksaan.

"Kami sangat prihatin atas kasus hukum yang terjadi atas 3 orang yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus Banprov di Kabupaten Indramayu. Sejauh yang kami amati, ketiga orang tersebut kooperatif terhadap proses hukum di KPK. Kasus ini merupakan kasus lama dan terjadi tahun 2018 yang lalu," kata dia.

DPP Partai Golkar, kata Ace telah mengambil tindakan tegas. Salah satunya menon-aktifkan salah satu tersangka yaitu Ade Barkah sebagai ketua DPD Golkar Jabar.

"DPP Partai Golkar kan sudah mengambil sikap terkait dengan status Ade Barkah yang telah dinon-aktifkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sejak tanggal 9 Februari 2021 yang lalu, jauh hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka," kata dia

"Sejak 9 Februari 2021 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat telah diberikan kepada saya untuk menjalankan roda organisasi dan melakukan konsolidasi organisasi di Jawa Barat ini. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen Partai Golkar dalam pemberantasan korupsi dan menjaga maruah Partai Golkar," sambungnya.