Oleh:
Wendhy N. Tuswandi
Ketua Panitia Pengarah RAKORNAS MPO dan
SEMILOKA AI Partai GOLKAR – Ketua PPID DPP PG – Koord. LO Pusat PG untuk KPU dan Bawaslu RI – Dept. Kaderisasi dan Keanggotaan DPP PG

I
Ada zaman yang hanya menawarkan dua pintu. Dua-duanya salah.

Pintu pertama: ikut arus, dan kita tak tahan. Pintu kedua: tak ikut, dan kita tak kebagian apa-apa. Di antara keduanya orang berdiri seperti penumpang di peron yang ramai, mendengar pengumuman dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami, tahu bahwa kereta itu tak akan menunggu, dan tak yakin kereta itu menuju ke kotanya.

Kalimat itu tidak lahir di Silicon Valley. Saya petik dan susun kembali dari Serat Kalatida, tembang yang ditulis Ranggawarsita di Surakarta pada abad ke-19, ketika keraton sudah kehilangan kuasanya dan kolonialisme menentukan siapa makan dan siapa lapar: mélu ngédan nora tahan, yèn tan mélu anglakoni, boya keduman melik — ikut gila tak tahan, tak ikut menjalani, tak akan kebagian.

Lebih dari seratus lima puluh tahun kemudian, kalimat itu kembali relevan, kali ini dengan wajah yang lebih licin. Setiap beberapa bulan sebuah model kecerdasan artifisial baru dirilis di San Francisco atau Hangzhou, dan kemampuan yang tahun lalu terasa mustahil kini muncul di telepon genggam seorang guru honorer di Sumba, seorang pedagang di Tanah Abang, seorang pegawai kecamatan yang menyusun laporan — sementara di Jakarta, sebuah regulasi masih berpindah dari satu meja kementerian ke meja lain, diuji publik, direvisi, dan menunggu tanda tangan yang mungkin datang setelah teknologinya sudah berganti nama.

Dua jam berdetak di negeri ini. Keduanya tak pernah sinkron.

II
Ranggawarsita punya jawaban, dan jawabannya indah. Di bait yang sama ia menulis bahwa yang paling beruntung bukan yang ikut gila, melainkan yang éling klawan waspada — yang ingat dan berjaga.

Tapi éling adalah kebajikan seorang manusia, bukan kemampuan sebuah lembaga. Sebuah bank tak bisa “ingat” ketika penyedia model di luar negeri menaikkan harga dua kali lipat. Sebuah dinas kesehatan tak bisa “waspada” terhadap syarat layanan yang diubah tengah malam, dalam bahasa hukum negara lain, oleh perusahaan yang tak pernah mendengar nama kabupatennya. Kesadaran batin tak akan cukup ketika yang dipertaruhkan adalah infrastruktur.

Sebab itu kita perlu jujur tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Model global tak pernah tinggal di sebuah kabupaten; ia bisa berbahasa Indonesia, tetapi tak bisa membaca bagaimana kekuasaan bekerja di balik sengketa tanah adat, atau mengapa seorang kepala desa memilih diam. Ia tak pernah berjanji akan tetap tersedia dengan harga yang sama. Dan ia tak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana tentang data pemilih, data pasien, atau dokumen internal sebuah organisasi: disimpan di mana, dibaca siapa, tunduk pada hukum negara mana.

Meskipun begitu, jawaban sebaliknya juga tak menolong