Kabargolkar.com - Penetapan label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua oleh pemerintah ditanggapi oleh para Tokoh nasional dari Papua.

Mantan Gubernur Papua (tahun 1998) Laksamana Madya TNI Purn Freddy Numberi misalnya menjelaskan ditetapkannya KKB sudah tepat karena masuk dalam kategori meresahkan dan timbulkan teror di masyarakat Papua.

“Label teroris itu karena menyangkut, khusus mereka melakukan kekerasan itu. Ya, OPM, ataupun KKB. Memang dilabeli teroris karena tindakan tindakan mereka itu sudah masif, dan banyak merugikan masyarakat setempat,” kata Freddy dalam Dialog Ruang Publik di RRI dan TVRI bertajuk “Akhiri Konflik dan Hadirkan Damai di Bumi Cendrawasih”, Sabtu (22/5/2021).

Menurutnya penanganan kelompok di Papua harus terukur dan mengedepankan profesionalitas.

“Menurut saya, (pemerintah, red) masih wajar wajar saja. Tetapi, dengan satu catatan, bahwa tindakan tindakan yang mereka lakukan itu, perlu dikedepankan Polri, kemudian di-back up TNI,” kata Freddy.

“Karena kalau mereka (KKB) ditembak polisi, itu tidak pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Tetapi, kalau ditembak oleh TNI, itu pasti pelanggaran HAM.”

“Karena operasi militer di masa damai, selain perang, atau istilahnya OSMP—operasi militer sebagai perang di masa damai, itu ada syarat sayatnya,” tambahnya.

Sementara itu Tokoh Papua yang juga Bupati Mamberamo Raya, Jhon Tabo mengatakan kondisi yang terjadi di Papua harus membuat anak anak Papua dan tokohnya untuk bersatu sebagai putra daerah. Kepada aparat jangan jalan sendiri juga, kita libatkan tokoh (adat) dan lain lain untuk sama sama carikan solusi, pendekatan apa harus kita bangun,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi pula untuk selesaikan masalah lain di Papua. Sebab teroris di Papua hanya segelintir saja.

“Pemda juga harus sinergi dengan aparat karena kita yang punya rakyat punya orangtua dan keluarga, kami Pemda yang harus berperan kita tuntun aparat gunakan pendekatan apa, ini yang selama ini tidak jalan dan harus dicarikan solusi,” jelasnya. 

Forum diskusi tersebut dihadiri pula Kabag Intelkam Komjen Pol. Paulus Waterpauw, dan Mantan Pemimpin OPM Nicholas S Messer.

Paulus mengatakan Polri dalam operasi di Papua selalu mengedepankan profesionalitas dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).