KabarGolkar.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menyarankan agar menteri yang ingin mendaftarkan jadi calon legislatif (caleg) agar mundur dari jabatannya. Pengunduran diri harus dilakukan karena menyangkut moralitas menteri serta partai politik. "Golkar sendiri menyarankan bagi menteri yang mau nyaleg harus mundur. Karena ini bicara moralitas dan politik," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang usai menghadiri acara Hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). Walaupun diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo untuk nyaleg, Bamsoet menilai hal tersebut berbenturan dengan sikap para menteri yang seharusnya fokus untuk bekerja dan menyelesaikan tugas. "Soal menteri nyeleg yang mau nyaleg walaupun Presiden memberikan lampu hijau dan cuti berbenturan pada moralitas para menteri," paparnya. Dia juga mengklaim Menteri Sosial Idrus Marham serta Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak akan nyaleg. "Kebetulan Idrus Marham dan Airlangga Hartanto tidak nyaleg," ungkap Bamsoet. Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap adanya keinginan sejumlah menteri yang ingin mundur demi maju menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2019 suatu hal yang wajar. Sebab, menteri ingin menjalankan perintah partai politik (parpol) masing-masing. Jokowi menyebut, sebagian besar menteri Kabinet Kerja berasal dari partai politik (parpol). "Tentu saja mereka (menteri) ditugaskan partainya untuk hal-hal berkaitan politik. Salah satunya jadi Caleg. Jadi wajar kalau mereka ditugaskan partai untuk menjadi Caleg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (6/7/2018). Menurut Jokowi menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Cukup mengajukan cuti selama masa kampanye. Kekosongan jabatan menteri selama masa kampanye itu, kata Jokowi, nantinya akan diisi oleh pejabat pengganti. "Izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Supaya jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan," ucap Jokowi. [Sumber]