Widodo juga bisa hadir dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI. Di tanggal inilah, 18 Agustus, secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. Pada tanggal ini pulalah cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi, serta tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Khususnya terkait ketiadaan haluan negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Atas dasar evaluasi itulah, MPR RI kini sedang melakukan kajian menghidupkan kembali haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

"Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum tersebut presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan PPHN. Dengan demikian bisa terjadi kesepahaman antara MPR RI dengan pemerintah terkait PPHN. Kesepahaman tersebut sangat penting, sehingga kedepannya Indonesia tidak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional," pungkas Bamsoet.