Jakarta, 18 April 2026 — Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyoroti maraknya kasus pelecehan yang terjadi di kalangan generasi muda dan viral di media sosial. PP AMPG menegaskan pentingnya penegasan batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang mengarah pada pelecehan, baik di ruang digital maupun dalam praktik politik.

Plt. Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, menegaskan bahwa Partai Golkar sebagai partai yang terbuka terus mendorong partisipasi generasi muda melalui proses regenerasi politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan siap menerima anak muda. Regenerasi adalah keniscayaan,” ujarnya.

Komitmen tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ruang Digital yang Aman untuk Perempuan: Antara Hak, Batas, dan Realitas Politik” yang diselenggarakan PP AMPG bersama Golkar Institute jelang Hari Kartini, dengan menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, dan lembaga independen.

Wakil Ketua Umum PP AMPG Bidang Perempuan, Perlindungan Anak, dan Budaya, Benazir Komarudin, menegaskan bahwa perlindungan perempuan di ruang digital harus menjadi agenda strategis lintas sektor.

“Semangat Kartini hari ini adalah tanggung jawab bersama, tercermin dari 61% pendaftar diskusi ini adalah laki-laki. Sebuah permulaan yang sangat baik karena digital tidak bisa terwujud tanpa kesadaran kolektif,” ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan periode 2020–2025, Siti Aminah Tardi, menekankan pentingnya edukasi sejak dini, termasuk kepada anak laki-laki, untuk memahami batasan dan menghormati orang lain. Ia mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga nonfisik, termasuk ucapan atau komentar yang merendahkan serta mengambil foto tanpa consent. 

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar R., menegaskan bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan dunia nyata. Ia juga mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab untuk mensukseskan PP TUNAS yang telah diperjuangkan oleh Menteri Komdigi RI Meutya Hafid. 

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menekankan pentingnya pemanfaatan layanan pengaduan dan pendampingan korban melalui UPT PPA dan pos SAPA yang tersedia di tingkat kecamatan.

Sebagai tindak lanjut, PP AMPG bersama seluruh peserta menghasilkan pernyataan bersama yang memuat komitmen untuk menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan, memperjelas batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan pelecehan dalam ruang digital maupun politik, serta membangun budaya saling mengingatkan dan keberanian untuk menegur (call out) setiap pelanggaran.