Kabargolkar.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 700
miliar kepada DPR RI untuk membiayai beberapa program prioritas tahun anggaran 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pengajuan tambahan anggaran tersebut kepada DPR RI Komisi VII.

"Usulan kebutuhan anggaran Kemenperin untuk tahun 2022, kami sudah mengirimkan surat kepada pimpinan untuk mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 700 miliar," ujar Menperin Agus saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (25/8/2021).

Menurut Menperin, idealnya Kemenperin butuh tambahan sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, dikarenakan kondisi fiskal yang masih terbatas, pihaknya hanya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk 9 program kerja.

Menperin Agus membeberkan dari Rp 700 miliar tersebut akan dilakokasikan ke beberapa program kerja yang diantaranya adalah untuk program Pembangunan Indonesia Manufacturing Center sebesar Rp 100 miliar.

Agus menjelaskan, program ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan teknologi mesin impor yang saat ini banyak digunakan di perusahaan industri di Tanah Air.

Kemudian dialokasikan sebesar Rp 95 miliar untuk program Pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI), peralatan, upskilling dan reskilling.

Program selanjutnya adalah Pengembangan Material Center IKM yang mendapatkan alokasi Rp 90 miliar, program Penumbuhkembangan Wirausaha Baru (WUB) sebesar Rp 150 miliar, program Neraca Komoditas sebesar Rp 70 miliar, program Pengadaan Infrastruktur Pendukung Progran Pengendalian IMEI sebesar Rp 80 miliar.

"Selanjutnya, untuk program Penyediaan Lahan KI 50 hektar sebesar Rp 50 miliar, program Kampanye dan Fasilitasi Sertifikat Halal sebesar Rp 25 miliar , dan program Pembinaan dan Penguatan Kerjasama Internasional sebesar Rp 40 miliar," papar Menperin Agus.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menilai anggaran Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2,1 triliun merupakan sebuah bentuk ketidakadilan. Oleh karenanya, pihaknya sepakat memberi dukungan tambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian.

"Terkait anggaran, walaupun belum dibahas RKA K/L-nya, namun saya katakan bahwa anggaran Kemenperi yang Rp2,1 triliun itu adalah kezaliman. Bagaimana tidak, semua PDB yang kita dapat itu mayoritas asalnya dari sektor perindustrian," ujar Syaikhul saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Dengan kata lain, lanjut Politisi Fraksi PKB ini, sektor perindustrian ini merupakan penghasil PDB terbesar, tapi kemudian malah diberikan anggaran yang paling kecil. Hal yang sama terjadi dengan Kementerian ESDM. 

Meski demikian, Syaikhul meyakini, pihaknya akan bersinergi dan mendukung penuh Kemenperin dan akan mendiskusikan hal ini dalam Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN).

"Kita ada satu Panja namanya Panja PPN. Nanti kita bisa bicarakan dengan Dirjen Anggaran, yang jelas kita inginkan keadilan. Sektor manufaktur ini menjadi salah satu sektor andalan untuk bisa meningkatkan perekonomian minimal menjadi sehingga butuh dukungan anggaran juga," tegasnya