21 Juni 2021
Suprijal Yusuf Ingatkan Plt Gubernur Soal Mutasi Eselon III dan IV
 
  09 Agustus 2018
  • Share :
Suprijal Yusuf
kabargolkar - Suprijal Yusuf Fungsionaris Partai Golkar Aceh menyarankan kepada Plt Gubernur dan Sekda agar tidak terjebak dengan keinginan segelintir orang di lingkungan Pemerintahan Aceh yang segera menginginkan adanya mutasi besar-besaran eselon III dan IV. “Mutasi adalah keniscayaan, pemerintah Aceh butuh darah segar guna mendukung irama pembangunan Aceh hebat, tapi ingat mutasi untuk eselon lll dan eselon lV harus betul-betul didasari oleh kebutuhan dan variabel evaluasi yang jelas parameternya”, ujar Suprijal. Eselon III dan IV merupakan jabatan teknis, oleh karena itu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis artinya cakap, profesional dan kompeten di bidangnya. Lebih lanjut Fungsionaris Golkar ini menyampaikan bahwa saat ini agenda utama Pasca OTT Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf adalah melakukan konsolidasi internal Pemerintah Aceh, membangun harmonisasi dan komunikasi yang efektif dengan legislatif yang selama ini kurang harmonis serta fokus untuk menyukseskan penyelengaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke 7. Selain itu di saat yang beraamaan Plt juga harus mengawal proses pembangunan dengan melakukan percepatan serapan anggaran dimana serapan anggaran APBA Tahun 2018 masih sangat rendah, bahkan Plt sudah seharusnya mengubah tradisi keterlambatan pengesahan APBA menjadi tepat waktu. “Selain agenda-agenda yang saya sebutkan, tugas utama Plt adalah percepatan serapan anggaran dan pembahasan serta pengesahan APBA tahun 2019 harus tepat waktu, tidak boleh lagi telat”, pinta Suprijal. Sebagaiman diketahui, Plt Gubernur Aceh telah menyerahkan dokumen KUA - PPAS kepada DPRA pada tanggal 6 Agustus 2018 untuk segera dilakukan pembahasan secara bersama-sama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. “Jangan sampai agenda segelintir elit yang bernafsu melakukan mutasi menganggu agenda Pemerintah Aceh yang lebih penting yaitu percepatan serapan anggaran dan pengesahan APBA 2019 tepat waktu, ini kan riskan jika ada perombakan kabinet, maunya evaluasi dilakukan pada akhir tahun menjelang awal tahun 2019, apalagi baru sebulan pasca OTT Irwandi oleh KPK, ini bisa menimbulkan “tsunami” baru dalam pemerintahan transisi ini,” tegas Fungsionari Golkar ini. Kalaupun ada bukan mutasi namanya tetapi pengisian jabatan-jabatan kosong terlebih dahulu. Hal lain yang harus menjadi agenda Pemerintah yaitu fokus membantu petani khususnya petani sawit terkait dampak dari anjloknya harga sawit selama ini yang sudah bertahan selama dua bulan pada kisaran harga Rp. 500 - 600 rupiah perkilo gram, Pemerintah harus berani mematok harga patokan terendah yang harus dibeli pedagang dan pabrik demi menguntungkan petani. Sehingga tidak terjadi lagi permainan harga yang selama ini merugikan petani.{ajnn}
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.