penegak hukum, perlu bekerja sama untuk mengantisipasi free-rider yang memanfaatkan kekosongan hukum. Ketiadaan regulasi terkait pasar aset digital di Indonesia digunakan oleh oknum untuk memperdaya masyarakat, salah satunya lewat investasi bodong, dengan cara memanipulasi skema money game atau ponzi, yang dibuat mirip seperti kripto, robotik, atau sejenisnya.

Sinkronisasi data dan market intelligence perlu untuk memberantas itu semua agar pasar menjadi stabil. “Pemerintah harus ambil peranan sebagai regulator, pengawas, dan pembina demi perlindungan konsumen, serta keamanan dan kepentingan nasional, termasuk memaksimalkan potensi ekonomi digital tersebut untuk penerimaan negara melalui perpajakan," ujar Bambang. (antaranews.com)