[caption id="attachment_11031" align="aligncenter" width="750"] Presiden Joko Widodo bersama Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir. (Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)[/caption] kabargolkar.com -  Sejumlah pemilik media ramai merapat ke tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini dinilai sebagian pihak justru membahayakan demokrasi. Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua TKN yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai bergabungnya pemilik media ke kubu Jokowi-Ma'ruf bukanlah hal yang keliru. "Apanya yang membahayakan demokrasi? Kan dalam politik bagaimana orang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan kolektif untuk keputusan publik untuk kebijakan publik," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta (9/9/2018). "Kalau orang berlomba-lomba ingin bergabung, saya pikir tidak ada yang ada yang keliru," sambung pria yang juga Sekjen Golkar itu. Lodewijk meyakini media yang pemiliknya bergabung dengan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan serta merta berpihak. Sebab, menurutnya, media punya kode etik yang mengikat. Apalagi, media juga diawasi oleh lembaga pengawas. Misalnya, tutur Lodewijk, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers. "Kami percaya ya bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ada, Dewan Pers untuk kode etik itu ada, jadi enggak usah diragukan bawa mereka akan kemana karena ada yang mengawasi, di bawaslu dan panwaslu itu kan KPI juga kan terlibat sehingga tidak akan macam macam," kata dia. Seperti diketahui, pemilik media yang merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yakni Surya Paloh pemilik Media Grup, Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Media Grup, dan terakhir Erick Thohir pemilik Mahaka Media Grup. sumber berita