DPP Partai Golkar dan DPR RI. Dari 4 rumusan hasil Rapimda DPD Golkar Simalungun sudah menjadi issu regional bahkan nasional. Persoalan honorer, SK 579 tentang kawasan hutan dan pengelolaan Dana Desa sudah menjadi persoalan nasional. Sama halnya dengan persoalan Pemekeran Kabupaten Simalungun yang berkasanya sudah sampai ke pemerintah pusat namun terganjal dengan moratorium, akan diperjuangkan melalui DPP Partai Golkar dan DPR RI. “Usulan DPD Golkar Simalungun ini akan saya rekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Fraksi Golkar di DPR RI,” jelasnya singkat.