[caption id="attachment_12223" align="aligncenter" width="700"] ilustrasi (Tribun Kaltim)[/caption] kabargolkar.com - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dalam berbagai bidang dinilai dari empat dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini menjadi perhatian Golkar (26/9/2018), karena menyebutkan bahwa terdapat 176 kabupaten/kota yang berpotensi terjadinya politik uang. Ketua DPR mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu untuk mensosialisasikan hasil IKP tersebut, agar hasil IKP tersebut dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga yang berkepentingan dalam Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilu. Politisi Golkar ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aparat kelurahan dan kecamatan bersama Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan. "Untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan upaya-upaya preventif, terutama terhadap potensi terjadinya politik uang di 176 kabupaten/kota tersebut, agar dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya praktik uang dalam Pemilu," tegas Bamsoet. Terakhir, Bamsoet mengimbau seluruh pihak, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu yang Jujur Adil (Jurdil) dan Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber). (tim liputan)