dipilih secara demokratis. Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Karena itu, MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas Pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terkait efektifitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pimpinan MPR RI menekankan bahwa pemberian vaksin ideologi melalui vaksin Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangat penting untuk dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga bisa semakin merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak, 'ongkos' yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa.

"Pimpinan MPR RI telah memperkaya bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPRI, dengan tidak hanya mengandalkan diskusi dan seminar. Melainkan juga melibatkan para influencer ternama seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Andre Taulany, Irfan Hakim, Baim Wong, Gading Marten, dan selebritis ternama lainnya, menggunakan media sosial berupa Youtube, Instagram, Facebook, hingga Tik Tok, sehingga bisa menyentuh generasi z dan milenial. Jangkauan peserta sosialisasi juga diperluas hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat seperti komunitas otomotif, pecinta burung berkicau, hingga kelompok seniman dan budayawan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, terkait pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sekitar dua dekade lebih, masih banyak ditemukan pembangunan yang tidak sejalan antara pusat dengan daerah. Salah satunya disebabkan karena tidak adanya payung hukum yang memastikan adanya keselarasan pembangunan antara pusat dengan daerah, serta antar daerah yang satu dengan daerah sekitarnya.

Karena itu, MPR RI saat ini sedang menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang salah satu fungsinya menjadi bintang penunjuk arah pembangunan, untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, sekaligus memberikan keselarasan antara pembangunan pusat dengan daerah, serta antar daerah yang satu dengan daerah lainnya.

"Di akhir pertemuan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan undangan kepada Wantimpres untuk menghadiri pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum MPR se-Dunia) pada 24-26 Oktober di Bandung. Forum yang diinisiasi oleh MPR RI tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk kontribusi dan optimalisasi peran MPR RI dalam upaya merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu terwujudnya perdamaian dunia, di tengah dinamika politik global yang sedang bergejolak," pungkas Bamsoet.