Kabar Golkar - Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Halmahera Barat (Halbar) mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) Keputusan Presiden (Keppres) 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan. Ini dilakukan karena pembentukan pansus merupakan sikap bersama pemkab dan DPRD untuk memperjuangkan hak Halbar sebagai daerah penghasil emas yang saat ini dieksploitasi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014.”Sebelumnya sudah ada koordinasi antara pimpinan DPRD dan bupati, sehingga tidak ada lagi yang harus diragukan. Baik kinerja pansus maupun upaya pemkab,”kata anggota F-PG Samad H Moid kepada Malut Post, Senin (15/10). Samad yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Halbar ini mengaku harmonisasi kedua lembaga ini tetap satu tujuan. Yakni dana bagi hasil (DBH) sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai Keppres.”Jadi fraksi kami mendukung penuh pembentukan pansus karena dinilai sebagai langkah yang tepat,”ujarnya. source