1990, langkah awal pembentukan ICMI (Republika)[/caption] Puncak konsolidasi tersebut adalah dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Muktamar tanggal 7 Desember 1990 di Malang. Diceritakan pertemuan tersebut sedemikian tegang karena mendapat penolakan keras dari kelompok Gus Dur, Marsillam Simanjuntak yang tergabung dalam Forum Demokrasi (Fordem) yang memiliki hubungan baik dengan mantan Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani (saat itu Menteri Hankam). Sampai Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen R. Hartono perlu memberikan pengamanan khusus kepada peserta muktamar. Kelompok Gus Dur menuduh Habibie dan ICMI mengulangi sektarianisme di era Indonesia modern dengan membawa agama dalam politik. Tuduhan ini semakin menemukan buktinya dengan ditunjuknya Adi Sasono sebagai Sekretaris Umum ICMI. Cucu diplomat Mr. Mohammad Roe mini dikenal sebagai aktivis Islam dengan pandangan ekonomi sosialistis, dan selalu menyampaikan bahaya dominasi pengusaha etnis tertentu dalam perekonomian nasional. Adi Sasono belakangan diberi label ‘The Most Dangerous Man’ oleh media asing karena pandangan ekonominya yang sangat memihak kepentingan pribumi. Langkah Habibie menuju kursi RI 2 semakin mulus sampai akhirnya ABRI melakukan manuver politik jelang Sidang Umum MPR 1993. Saat itu, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letjen Harsudiono Hartas memberikan keterangan pers bahwa Fraksi ABRI mencalonkan Panglima mereka, Jenderal Try Sutrisno sebagai calon Wapres. Keterangan pers tersebut justru diberikan setelah Fraksi ABRI, Golkar dan Utusan Daerah bertemu menyepakati pencalonan Habibie yang sejak 1992 menjadi Wakil Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar. Tentu saja, fait accompli Kassospol ABRI menimbulkan geger di kalangan publik. Pak Harto, sesuai wataknya yang tenang dan berwibawa, tidak mungkin bersilang pendapat dengan Fraksi ABRI, kekuatan politik yang mengantarkannya menjadi Presiden. Try Sutrisno mendapat restu dari lima fraksi MPR akhirnya menjadi Wapres RI periode 1993-1998, mendampingi Presiden Suharto memimpin Kabinet Pembangunan VI. Tetapi, bukan Pak Harto namanya jika tidak mampu menunjukkan ketenangan dan kewibawaan saat ditentang secara terbuka oleh anak buah. Walaupun menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno yang dianggap Pak Harto sebagai orangnya Benny Murdani, tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan jabatan Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar dipegang Habibie yang kembali menjabat sebagai Menristek. Wahono yang tidak dapat menahan manuver politisi sipil, sejak 1992 menjadi Ketua MPR/DPR tanpa kekuatan riil, jabatan Ketua Umum Golkar digantikan oleh Menpen Harmoko yang lincah, loyal dan merakyat. Kassospol ABRI Harsudiyono Hartas yang melakukan fait accompli digantikan Letjen R. Hartono yang berjasa mengamankan Muktamar I ICMI di Malang, Harsudiyono kemudian pensiun dini. Jenderal Edi Sudradjat, yang sempat menjabat secara bersamaan jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 1989, kemudian Menteri Hankam merangkap Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan VI, hanya menjabat selama tiga bulan. Kepala Staf Umum ABRI, Letjen Feisal Tanjung yang dekat dengan Habibie karena pernah mengecap pendidikan staf dan komando di Hamburg, Jerman, ditunjuk menjadi Panglima ABRI sejak Mei 1993. Edi Sudradjat kemudian pensiun dan tetap menjabat Menteri Hankam. Golkar Menyiapkan Transisi Kepemimpinan Dengan semakin dominannya kekuatan politisi sipil di Golkar, menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang disiapkan Pak Harto menjalankan transisi kepemimpinan? Karir para politisi Golkar tersebut di bawah ini menunjukkan canggihnya pemikiran Presiden Suharto dalam menyiapkan transisi kekuasaan di masa depan. Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang penuh dinamika politik. Habibie dengan kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Golkar, sangat menentukan