[caption id="attachment_13805" align="aligncenter" width="599"]/> Presiden Suharto menemui kelompok tani se-Sumatera Selatan di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sesuatu yang biasa dilakukan Pak Harto pada masa kejayaan Orde Baru.[/caption] kabargolkar.com - Pada masa Orde Baru, ada satu kesamaan cara pandang di kalangan militer mengenai politisi sipil dan supremasi sipil. Kesamaan tersebut terbentuk dari ingatan kolektif dalam benak para petinggi ABRI bahwa politisi sipil era Bung Karno dan Bung Hatta menyerah kepada Belanda dalam Agresi Militer II 19 Desember 1948. Militer menganggap politisi sipil Indonesia tidak memiliki kapasitas dalam memimpin negara di masa krisis. Oleh karena itu, ketika para politisi sipil berupaya menyelesaikan konflik internal di kalangan perwira Angkatan Darat pada awal masa demokrasi liberal, para perwira era Revolusi seperti T.B. Simatupang, A.H. Nasution dan Gatot Subroto mendatangi Presiden Sukarno mendesak pembubaran DPR yang dianggap mencampuri urusan internal militer dan tidak berkontribusi apapun dalam mempertahankan kemerdekaan. Istana Merdeka dikepung meriam dan massa demonstran dalam kejadian yang dikenal dengan nama ‘Peristiwa 17 Oktober 1952’ tersebut. Ingatan kolektif inilah yang mendasari Doktrin Kekaryaan ABRI yang dikenal dengan nama Dwifungsi, bahwa selain fungsi pertahanan-keamanan, ABRI dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial-politik. Peran ini terbukti efektif saat gerilya di mana seluruh daerah RI menjadi satu wilayah pemerintahan totaliter di bawah Komando Angkatan Darat. Tetapi pada saat damai, tentu peran sosial politik ABRI mulai kehilangan momentum. Demikian polemik pada saat Golkar dipimpin Harmoko, politisi sipil pertama yang memimpin partai berlambang beringin gagasan Bung Karno tersebut. Menguatnya Kelompok Habibie Prof. Dr-ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, nama tersebut bersinonim dengan jenius, cerdas, teknologi tinggi, dan hal lain mengenai optimisme masa depan Indonesia yang konon akan menuju era tinggal landas di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I 1968-1993. Habibie yang sejak 1978 menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, menggantikan Prof. Soemitro Djojohadikusumo, menjadi salah satu menteri kesayangan Soeharto, dan diproyeksikan akan menjadi Wakil Presiden RI periode 1993. Dari berbagai sumber, para tokoh politik di masa itu sudah mulai mewacanakan pentingnya suksesi kepemimpinan nasional, mengingat usia Pak Harto sudah sedemikian sepuh. Bahkan satu sumber menceritakan bagaimana Menteri Penerangan Ali Moertopo mengusulkan gelar Bapak Pembangunan pada tahun 1981 adalah upaya membuat Pak Harto berhenti jadi Presiden pada tahun 1983. Sejarah berbicara lain, Pak Harto terus menjadi Presiden hingga jatuh karena Krisis Moneter 1997-1998. Di awal dekade 1990-an, Presiden Suharto dinilai banyak orang mulai condong kepada kelompok Islam, untuk memoderasi gelombang penolakan pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila sejak 1984. Bahkan Pak Harto bersama Ibu Tien dan keluarga melaksanakan ibadah haji musim 1991. Condongnya Pak Harto kepada kelompok Islam adalah jasa Habibie yang sangat bergerak progresif mengonsolidasikan kekuatan politisi sipil Islam di kalangan masyarakat untuk mendukung Habibie dan Golkar. [caption id="attachment_13807" align="aligncenter" width="525"]