Berikut Kata Menperin Agus Gumiwang soal Insentif Kendaraan Listrik

Kabargolkar.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan jika bantuan insentif kendaraan listrik diberikan ke konsumen melalui produsen kendaraan listrik.

“Jadi bantuan melalui produsen,” ungkapnya, di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Agus menjelaskan, skema penyaluran bantuan insentif tersebut dimulai dari produsen yang mendaftarkan jenis kendaraan listrik yang telah memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen sebagaimana disyaratkan dalam sistem.

Sejauh ini ada dua produsen kendaraan roda empat yang memenuhi syarat tersebut yaitu Hyundai dan Wuling. Sementara untuk kendaraan roda dua, ada Gesits, Volta dan Selis yang telah memenuhi syarat TKDN 40 persen.

“Produsen tersebut mendaftarkan kepada kami jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini. Kemudian lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap VIN atau Vehicle Identification Number, yang disesuaikan dengan TKDN,” terangnya. 

Kemudian, pendataan melalui dealer akan berkoordinasi dengan Himbara mengenai proses verifikasi, hingga pembayaran pergantian atau klaim diberikan kepada produsen.

Sedangkan alurnya bagi calon konsumen yaitu konsumen akan datang ke dealer dan diperiksa Nomor Induk Kendaraan (NIK) untuk dicek apakah berhak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan insentif.

Apabila setelah dicek dalam sistem mereka berhak, pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Dealer meng-input sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Himbara.

“Himbara kemudian memeriksa kelengkapan. Apabila semua selesai, Himbara lalu membayar penggantian insentif bantuan ke produsen. Ini untuk permudah kami melakukan kontrol,” tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nantinya ada regulasi teknis terkait pemberian bantuan insentif kendaraan listrik yang dikeluarkan sebelum diterapkan resmi mulai 20 Maret 2023.

Luhut memastikan semua dukungan untuk mendukung kebijakan tersebut sudah siap, mulai dari infrastruktur pengisian baterai hingga alokasi anggaran.