[caption id="attachment_14543" align="aligncenter" width="600"]
Anggota DPR RI, Maman Abdurrahman saat melontarkan kritikannya kepada PLN dalam pertemuan Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Kalbar (Foto: Fat)[/caption] kabargolkar.com, PONTIANAK - Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa persoalan kelistrikan di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan, sekalipun kata dia, pihak PLN menyebut elektrifikasi listrik di Kalbar telah mencapai 85 persen serta adanya surplus listrik. Hal ini dikatakan Maman dihadapan manajer PLN Wilayah Kalimantan Barat dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Kalbar yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018). Namun, anggota DPR asal Kalbar ini menyebut hal itu tak dapat dijadikan tolak ukur, sebab sesuai realita yang dirasakan masyarakat, masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa menikmati listrik khususnya di pedalaman Kalbar. “Kita tunggu bahwa pada tahun 2020 itu harus program interkoneksi di Kalimantan Barat, besok saya minta semua pelaku usaha PLTU yang sekarang sedang investasi di Kalimantan Barat turut diundang juga, wajib. Karena saya akan meminta semua data-datanya, progress report project mereka sudah sampai mana, jadi biar kita kroscek silang,” tegas Maman. Diketahui bahwa Komisi VII dengan PLN Wilayah Kalbar dijadwalkan melakukan pertemuan internal dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Kalbar pada Jumat 2 November besok. Maman yang merupakan anggota DPR RI PAW dari anggota DPR RI sebelumnya asal Kalbar yakni, Zulfadli dari Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa dirinya tak main-main mengenai persoalan listrik di Kalbar. “Permasalahan listrik ini sudah dari tahun ke tahun karena dari saya kecil sampai sekarang, masalahnya klasik itu-itu saja. Artinya ada sesuatu yang harus kita evaluasi,” tegasnya. Maman juga menegaskan kritikannya ini bukan untuk menyudutkan pihak PLN namun dirinya meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius PLN. Ia juga meminta agar PLN dalam menyukseskan target kerja ada indikator yang jelas sehingga tak hanya sekedar program semata namun harus ada tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut. “Agar parameter keberhasilannya jelas. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut kurang lebih satu juta masyarakat Kalimantan Barat yang belum menikmati listrik secara utuh. Bahwa ada yang masih bisa menikmati itu, saya pikir hanya dari jam sekian sampai jam sekian biasanya jam 4 sore ke atas. Ini adalah kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan ini merupakan tugas pokok PLN sebagai ujung tombak dan kita semua yang ada disini,” tandasnya. Tak selesai di Maman, kritikan tajam juga dilontarkan oleh Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Katherine Angela Oendoen. Dewan dari partai Gerindra ini mengatakan data PLN yang menyatakan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada. “Tadi PLN katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85 persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang belum teraliri listrik,” ucapnya ketus