[caption id="attachment_15103" align="aligncenter" width="749"] Bambang Soesatyo (net)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menerbitkan kartu nikah pada akhir November 2018 menjadi polemik baru. Menurut penuturan dari pihak Kemenag, fungsi kartu tersebut akan menggantikan buku nikah. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Berdasarkan rilis yang diterima kabargolkar.com pada Senin (12/11/2018), dirinya mendorong Kemenag untuk mengkaji lebih jauh rencana menerbitkan kartu nikah tersebut. Kajian tersebut, menurut Bamsoet penting untuk dilakukan mengingat status seseorang yang sudah menikah atau tidak secara nasional sudah terdata di Kantor Urusan Agama dengan dibuktikan adanya buku nikah. Selain itu, data status pernikahan tersebut juga sudah tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) untuk keperluan keterangan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang saat ini sudah berlaku secara nasional, seperti KTP elektronik (KTP-el).  Hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). "Mendorong Kemenag untuk memberikan penjelasan rencana tersebut kepada Komisi VIII DPR terkait urgensi dari dikeluarkannya kartu nikah tersebut," ujar politisi Partai Golkar ini. Penjelasan tersebut dirasa perlu, sehingga dalam menetapkan program pembuatan kartu nikah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi tumpang tindih data, baik di Kemenag maupun di Disdukcapil. (tim liputan)