Kabargolkar.com, JAKARTA –
Sudah lebih dari dua dekade, Haji Muhammad Jusuf Kalla berkutat di dunia politik, sejak menjadi Anggota Fraksi Utusan Golongan MPR tahun 1997 (mewakili Kadin) hingga menjadi Wakil Presiden periode 2014-2019 mendampingi Presiden Jokowi. Pria kelahiran Watampone 76 tahun yang lalu ini berperan penting dalam penyelesaian beberapa konflik horizontal yang terjadi setelah Reformasi 1998, yaitu konflik Poso, Ambon dan Aceh. Tapi ada lima fakta yang perlu anda ketahui tentang jasa Pak JK, panggilan akrabnya, dalam mencari penyelesaian konflik secara damai, berikut fakta-fakta tersebut: 1. Mendamaikan Konflik Poso dan Ambon Di Kota yang Sama Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, JK mengadakan rangkaian pertemuan pihak yang berkonflik di Poso dan Ambon di Kota Malino. Pertemuan Malino I diadakan tahun 2001 mempertemukan pihak yang berkonflik di Poso, sementara pertemuan Malino II diadakan tahun 2002 mempertemukan pihak yang berkonflik di Maluku. Malino sendiri memiliki sejarah menjadi kota tempat diselenggarakannya konferensi para raja yang menyepakati pembentukan Negara Indonesia Serikat di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda pada tahun 1946, menyebabkan terpecah-belahnya elit politik pendukung negara kesatuan RI. Namun JK berhasil menjadi Malino sebagai kota perdamaian, bukan perpecahan bangsa. 2. Mengadopsi Hukum Syariah Sebagai Bentuk Perdamaian Aceh JK yang pada masa mudanya dikenal sebagai tokoh Nahdatul Ulama Sulawesi Selatan, menawarkan opsi pemberlakuan syariat Islam sebagai jalan perdamaian konflik Aceh antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). JK yang pada saat itu menjadi Wakil Presiden pendamping SBY pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009, mengirimkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, sebagai perwakilan Pemerintah RI untuk berunding dengan perwakilan GAM di Helsinki, Finlandia pada awal tahun 2005. Perdamaian di Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, menjelang 60 tahun Indonesia Merdeka, memang terjadi dipicu bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan menyebabkan ratusan ribu korban tewas atau hilang. Namun, Pak JK sangat komitmen dalam melaksanakan perdamaian, bahkan dapat dikatakan Partai Golkar yang dipimpin Pak JK sebagai Ketua Umum periode 2004-2009 pasang badan dalam pengesahan UU Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006. 3. Ikut Terlibat Proses Perdamaian Thailand Selatan Kisah sukses perundingan damai RI-GAM di Helsinki menjadi "pintu" terpilihnya Jusuf Kalla sebagai sang mediator perdamaian di Thailand Selatan, karena itulah pemerintah Thailand meminta kesediaan Jusuf Kalla untuk bisa menenahi konflik Thailand Selatan. Proses yang berlangsung sejak tahun 2007 tidak begitu saja berjalan mulus, setidaknya sampai lima kali delegasi pemerintah Thailand "membujuk" Pak JK untuk bersedia menjadi mediator. Reputasi dan kisah sukses MoU Helshinki seakan menjadi jaminan. Pemerintah Thailand terus ngotot meminta. Di lain pihak masyarakat Muslim Patani Selatan juga melakukan langkah-langkah yang sama