Kabargolkar.com - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Muhammad Suryawijaya, menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal isu 3 periode permintaan 'Pak Lurah'. Dia menegaskan tidak pernah ada arahan Jokowi ke partai politik soal 3 periode.

"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi presiden menjadi 3 periode," kata Suryawijaya kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

Suryawijaya mengatakan Jokowi selalu menekankan tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945, jabatan presiden maksimal 2 periode.

"Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya.

Suyawijaya mengimbau agar semua pihak menjaga situasi politik jelang pemilu 2024 dengan bicara dengan fakta. Dia meminta semua pihak mengedepankan visi-misi.

"Sebaiknya dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024, kami imbau para elite untuk menjaga kondusifitas keadaan supaya tidak memperkeruh suasana. Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi dan mau dibawa kemana Indonesia ke depan," ujarnya. 

Sebelumnya, Hasto buka suara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Dia mengatakan kalau isu itu benar adanya. Dia bahkan bercerita pernah mendengar isu tersebut atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," lanjut Hasto.