Kabargolkar.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid angkat bicara, soal Capres Ganjar Pranowo memberi nilai jeblok penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua Bappilu Partai Golkar ini, Ganjar seharusnya mempertanyakan masalah penegakan hukum kepada pasanganya. Yakni, Cawapres Mahfud MD, yang saat ini masih menjabat Menko Polhukam di era Jokowi.

"Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (22/11/2023).

Oleh sebab itu, Legislator asal Jawa Tengah ini menegaskan, Mahfud adalah orang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum. Pasalnya, Mahfud adalah menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

"Ya Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum, Pak Mahfud," ucap Nusron.

Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.

"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok," kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).

Penegakan hukum di Indonesia, kata Ganjar, menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat.

"Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting," ungkapnya.