Fraksi Golkar Jatim Ingin Percepat RPJMD Khofifah-Emil
Oleh Kabar Golkar · · Kabar Nasional
[caption id="attachment_16200" align="aligncenter" width="640"]
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (siagaindonesia)[/caption]
kabargolkar.com, SURABAYA - APBD Jatim 2019 resmi di gedog oleh DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim melalui sidang Paripurna DPRD Jatim. Ada yang menarik dari penggedogan APBD Jatim kali ini, sebab APBD Jatim akan dilaksanakan oleh 2 gubernur, yaitu Soekarwo sampai Pebruari 2019, lalu dilanjutkan oleh Khofifah Indar Parawansa hingga 2019 akhir. “Sayangnya Gubernur terpilih tidak bisa memasukkan programnya pada APBD 2019 ini, padahal kan Gubernur terpilih sudah sampaikan program programnya kepada masyarakat,” kata Soekarwo saat sidang paripurna DPRD Jatim, dengan agenda pengesahan APBD Jatim 2019.
Untuk itu Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan supaya dicarikan diskresi untuk percepatan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Jatim terpilih periode 2019-2024 yang dilantik di saat anggaran berjalan. “Bagaimana kalau setelah dilantik nanti Gubernur terpilih diminta untuk menyerahkan RPJMD ke Dewan, lalu segera memasukkan program programnya melalui P-APBD,” kata pejabat yang akrab di sapa Pakde ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengaku mendukung dan punya solusi yang legal atas usulan pakde ini. “FPG melihat usulan ini baik dan bisa dilaksanakan. Caranya awal tahun kan biasanya kita ada tuh agenda Properda, nah RPJMD kita masukkan dalam salah satu Perda yang akan kita bahas. sehingga nanti setelah ada agenda LKPJ dan Perhitungan Anggaran, kita jadi tahu SILPA kita berapa. Nah disitulah kita bisa mulai bahas program gubernur baru sesuai dengan RPJMD yang dibuat,” ungkap Sahat, Senin (28/11/2018).
Maka secepatnya diawal tahun 2019 usulan di Properda P-APBD segera dimasukkan. “Alasannya, tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim.
Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (siagaindonesia)[/caption]
kabargolkar.com, SURABAYA - APBD Jatim 2019 resmi di gedog oleh DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim melalui sidang Paripurna DPRD Jatim. Ada yang menarik dari penggedogan APBD Jatim kali ini, sebab APBD Jatim akan dilaksanakan oleh 2 gubernur, yaitu Soekarwo sampai Pebruari 2019, lalu dilanjutkan oleh Khofifah Indar Parawansa hingga 2019 akhir. “Sayangnya Gubernur terpilih tidak bisa memasukkan programnya pada APBD 2019 ini, padahal kan Gubernur terpilih sudah sampaikan program programnya kepada masyarakat,” kata Soekarwo saat sidang paripurna DPRD Jatim, dengan agenda pengesahan APBD Jatim 2019.
Untuk itu Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan supaya dicarikan diskresi untuk percepatan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Jatim terpilih periode 2019-2024 yang dilantik di saat anggaran berjalan. “Bagaimana kalau setelah dilantik nanti Gubernur terpilih diminta untuk menyerahkan RPJMD ke Dewan, lalu segera memasukkan program programnya melalui P-APBD,” kata pejabat yang akrab di sapa Pakde ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengaku mendukung dan punya solusi yang legal atas usulan pakde ini. “FPG melihat usulan ini baik dan bisa dilaksanakan. Caranya awal tahun kan biasanya kita ada tuh agenda Properda, nah RPJMD kita masukkan dalam salah satu Perda yang akan kita bahas. sehingga nanti setelah ada agenda LKPJ dan Perhitungan Anggaran, kita jadi tahu SILPA kita berapa. Nah disitulah kita bisa mulai bahas program gubernur baru sesuai dengan RPJMD yang dibuat,” ungkap Sahat, Senin (28/11/2018).
Maka secepatnya diawal tahun 2019 usulan di Properda P-APBD segera dimasukkan. “Alasannya, tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim.
Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu