[caption id="attachment_16200" align="aligncenter" width="640"]
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak (siagaindonesia)[/caption] kabargolkar.com, SURABAYA - APBD Jatim 2019 resmi di gedog oleh DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim melalui sidang Paripurna DPRD Jatim. Ada yang menarik dari penggedogan APBD Jatim kali ini, sebab APBD Jatim akan dilaksanakan oleh 2 gubernur, yaitu Soekarwo sampai Pebruari 2019, lalu dilanjutkan oleh Khofifah Indar Parawansa hingga 2019 akhir. “Sayangnya Gubernur terpilih tidak bisa memasukkan programnya pada APBD 2019 ini, padahal kan Gubernur terpilih sudah sampaikan program programnya kepada masyarakat,” kata Soekarwo saat sidang paripurna DPRD Jatim, dengan agenda pengesahan APBD Jatim 2019. Untuk itu Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan supaya dicarikan diskresi untuk percepatan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Jatim terpilih periode 2019-2024 yang dilantik di saat anggaran berjalan. “Bagaimana kalau setelah dilantik nanti Gubernur terpilih diminta untuk menyerahkan RPJMD ke Dewan, lalu segera memasukkan program programnya melalui P-APBD,” kata pejabat yang akrab di sapa Pakde ini. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengaku mendukung dan punya solusi yang legal atas usulan pakde ini. “FPG  melihat usulan ini baik dan bisa dilaksanakan. Caranya awal tahun kan biasanya kita ada tuh agenda Properda, nah RPJMD kita masukkan dalam salah satu Perda yang akan kita bahas. sehingga nanti setelah ada agenda LKPJ dan Perhitungan Anggaran, kita jadi tahu SILPA kita berapa. Nah disitulah kita bisa mulai bahas program gubernur baru sesuai dengan RPJMD yang dibuat,” ungkap Sahat, Senin (28/11/2018). Maka secepatnya diawal tahun 2019 usulan di Properda P-APBD segera dimasukkan. “Alasannya, tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim. Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tidak mengambil semuanya). “Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” kelakar Sahat Tua Simanjuntak. Senada ketua FPAN DPRD Jatim, Agus Maimun menyatakan mengapresiasi usulan dari Pakde Karwo yang bisa dimaknai ingin membuatkan landasan yang bagus bagi Khofifah-Emil dalam memimpin Provinsi Jatim ke depan. “Ini bisa terjadi karena Pakde Karwo juga menjadi bagian pendukung dari Gubernur Jatim terpilih,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim. Menurut Agus Maimun, percepatan efektivitas program-program Gubernur Jatim terpilih memang diperlukan