Desakan agar DPR membentuk hak angket atas kesimpulan KNKT itu pun menyeruak. Anggota Komisi V DPR Anthon Sihombing mengatakan, keputusan hak angket menanti rapat internal baik di komisi maupun dengan pimpinan DPR. "Ya itu menunggu hasil rapat internal dulu," ucap Anthon, Rabu (5/12). Di lain sisi, ia memandang, KNKT sebagai lembaga keselamatan transportasi seharusnya independen dan tidak membingungkan publik. Sebelumnya, KNKT menyatakan dari pengamatan flight data recorder (FDR), pesawat PK-LQP tidak laik terbang sejak rute penerbangan sebelumnya. Namun belakangan KNKT menarik pernyataannya menyusul ancaman pihak Lion Air membawa masalah itu ranah hukum. "KNKT adalah independent body tidak boleh terpengaruh dan tekanan dari siapapun dan jangan jadi membingungkan masyarakat terkait sikap KNKT yang mbalelo," pungkasnya. (rmol)