Surabaya, Kabargolkar.com - Bendahara Umum Partai Golkar, Dito Ganinduto, menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan menerima mahar politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka roadshow nasional Pilkada 2024 di Jawa Timur, yang dihadiri oleh Ketua DPD Jawa Timur dan DPD 2 se-Jatim.

Dito menegaskan, selama ini kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga  Hartarto menolak mahar politik demi menghasilkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Selama lima tahun saya menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar, kami tidak pernah mengambil mahar politik, baik saat Pilkada maupun dalam pemilihan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten. Demikian juga untuk Pilkada yang akan datang, kami tidak membuka pendaftaran yang mensyaratkan penerimaan uang. Kami bersih, kami tidak meminta mahar. Semua bekerja untuk kepentingan rakyat dan calon."

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Jawa Timur, yang juga Wakil Ketua OKK DPD Golkar Jawa Timur, Heri Sugiono, menjelaskan alasan Partai Golkar tidak menerima mahar politik adalah untuk menjaga independensi dan melahirkan politisi yang berpihak pada rakyat.

"Kenapa tidak ada mahar? Ini adalah kebijakan dari DPP bahwa seluruh calon, baik bupati maupun wakil bupati, tidak dikenakan mahar. Namun, ada dana untuk saksi, yang pembagian persentasenya ditentukan berdasarkan jumlah TPS yang ada. Ini adalah kebijakan dari DPP yang disesuaikan dengan kemampuan dari calon. Jadi, anggaran akan dikembalikan untuk saksi sehingga semua bergerak untuk mendorong saksi dan murni kemenangan para calon," jelas Heri Sugiono.

Dengan kebijakan ini, Partai Golkar berkomitmen untuk menciptakan sistem politik yang bersih dan transparan, serta memastikan bahwa setiap calon yang diusung bekerja.