Kabargolkar.com - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah untuk mendukung tugas-tugas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menjalankan peran diplomasi di luar negeri, masih sangat konservatif.

“Kalau saya melhat sejak lima tahun kami di sini, memang anggarannya itu, naiknya pun sangat konservatif dan pengajuan Ibu (Menlu Retno Marsudi) juga sangat konservatif dan hati-hati,” kata Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menlu Retno L. Marsudi dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Nurul mengatakan, berdasarkan hasil evaluasinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, itu setiap tahunnya Kemenlu mengalami kenaikan anggaran antara Rp 200 hingga Rp 300 miliar.

Menurutnya, kenaikan anggaran terbesar itu terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun. Namun di tahun 2024, anggaran lagi-lagi hanya naik Rp 400 miliar. Sedangkan di tahun 2025 ini, Kemenlu alami kenaikan anggaran senilai Rp Rp 1,2 triliun.

“Tapi masih ada juga pengajuannya penambahan anggarannya Rp 4 triliun tadi.” Ungkapnya.

Walau demikian, dia menilai usulan penambahan ini masih dirasa cukup signifikan jika dibandingkan dengan mitra-mitra kerja yang lain di Komisi I DPR. Namun lagi-lagi, Nurul menyebut pengajuan tambahan anggaran tersebut masih sangat konservatif. Dimana belanja yang cukup besar dari pengajuan tambahan anggaran R 4 miliar untuk tahun depan ini, anggaran terbesar adalah untuk program diplomasi dan kerjasama internasional sebesar Rp 1,1 triliun.

Dia lalu menceritakan hasil kunjungan kerja ke luar negeri, ke New York dan Washington, dimana dia menemukan bahwa belanja untuk biaya operasional dua konsulat Indonesia di Amerika Serikat itu masih terbilang pas-pasan. Sementara tugas Kemenlu ini sangat berat. Dia lalu mencontohkan situasi Indonesia di PBB, yang menurutnya, duta besar disana membutuhkan anggaran yang mungkin lebih besar mengingat jantung diplomasi dunia ini berada di PBB.

“Untuk bisa melakukan diplomasi-diplomasi dengan negara lain, mencari dukungan, memberikan dukungan, dan negosiasi-negosiasi lain. Saya berpikir harus ada satu anggaran yang lebih yang bisa diberikan kepada Kemenlu, bukan cuma di PBB, tapi di negara-negara yang memang potensi diplomasinya menjadi center, ini bisa dilebihkan,” katanya.

Dukungan anggaran yang memadai ini, lanjutnya, lantaran tamu-tamu Indonesia yang sering mendatangi kantor duta besar atau pun konsulat Indonesia di luar negeri ini juga sangat banyak. Dia pun berharap ini bisa menjadi perhatian khusus.

“Kalau untuk masalah penambahan anggaran, Insya Allah, Ibu, kami akan berjuang karena kami tahu pentingnya diplomasi luar negeri ini untuk eksistensi Indonesia di dunia internasional dan juga mencari teman, mencari sahabat di lingkungan global,” tambahnya. (herald.id)