[caption id="attachment_17336" align="aligncenter" width="730"] Presiden Joko Widodo saat pembagian seripikat tanah. (Foto: Biro Pers Setpres)[/caption] kabargolkar.com, SURABAYA - Dukungan program pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait sertifikat tanah masyarakat gratis melalui sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi konsistensi bagi Partai Golkar. Menurut politisi Partai Golkar, Zainuddin Amali, sejak kepemimpinan Jokowi, perhatian terhadap hak atas bidang tanah mulai digencarkan. Sejak tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung diberi target oleh presiden harus dapat mensertifikasi 5 juta bidang tanah milik awrga dengan gratis. Partai Golkar secara konsisten tetap mendukung program pemerintahan Jokowi terkait sertifikat tanah masyarakat gratis melalui sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Melalui biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan sistem PTSL," tukas Zainuddin, Kamis (20/12). Menurut Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) ini, sebelumnya setiap tahun paling banyak hanya antara 400-500 ribu bidang tanah saja yang berhasil disertifikatkan. Partai Golkar, lanjut Zainuddin, Golkar sangat mendukung program Jokowi ini. "Karena bisa mempercepat pendaftaran dan pemberian sertifikat kepada masyarakat secara gratis," terangnya. Seperti dikutip beritajatim.com, Zainudin Amali pada Rabu (19/12) turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPR RI saat membagikan sertifikat gratis kepada 2050 orang warga masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Dia menambahkan bahwa target tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah merupakan capaian yang luar biasa dari pemerintah. Apalagi, masih kata Zainuddin, pemerintah pada tahun 2019 ini menaikkan target menjadi 9 juta bidang tanah. "Luar biasa percepatannya. Saya sebagai Ketua Komisi II memberikan dukungan penuh terhadap program PTSL ini, karena bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Dukungan itu terutama saat persetujuan anggaran dalam pagu APBN di Komisi II DPR RI," pungkas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Jatim ini. [beritajatim]