Kabargolkar.com - Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Golkar era Airlangga
Hartarto, Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara terkait strategi yang diterapkan saat Pemilu 2024. Era itu, Golkar mengalami perolehan kursi yang cukup meningkat.

"Jadi Golkar ini memang agak unik. Kalau kita lihat di survei-survei di pemilu berikutnya, kalau survei itu dilakukan sebelum dan sesudah pemilu, itu 6-9 persen. Tapi pemilu itu antara 11-13 persen dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dari sana kita tangkap, apa sih sebenarnya yang membuat kok tiba-tiba orang disurvei 6-9 persen, kemudian menang di pemilunya 11-13 persen," kata Doli Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Doli melihat sebagian masyarakat masih menilai Golkar dengan stigma partai Orde Baru. Serta posisi Golkar juga saat ini tidak lepas dari pemerintahan.

"Kan selalu masyarakat kalau melihat pemerintah ini pokoknya nyari salahnya aja kan. Kalau bagus kan gak pernah ada yang ungkap. Nah makanya, karena Golkar selama ini bagian dari pemerintahan, begitu orang melihat selalu sisi negatifnya aja, ya itu berimbas pada Golkar," ungkapnya.

"Tapi apa yang membuat Golkar menang di pemilu? Satu, kekuatan kader-kadernya. Kemudian yang kedua mesin partai. Tapi nanti, ini juga punya problem. Ini modal yang waktu itu saya lihat ini nih sebetulnya kuncinya," sambung Doli.

Perolehan suara Golkar di dua Pemilu sebelumnya mengalami penurunan. Di era kepemimpinan Airlangga dia menyebut ada peningkatan cukup besar.

"Dari zamannya Bang Akbar 126 kursi DPR, JK 106, kemudian ke Bang Ical 98, ke Airlangga 85. Nah sekarang kita reborn di 102 kursi DPR," tutur Doli.

Doli menemukan alasan kenapa perolehan suara Golkar turun dua pemilu sebelumnya. Dia melihat bahwa penempatan kader-kader ini, itu dilakukan dengan metodologi yang lebih banyak subjektivitasnya.

"Satu misalnya ada istilah kita itu diskresi ketua umum. Jadi ada orang gak berproses apa gitu segala macam, tapi tiba-tiba pas penyusunan datang dari langit langsung nomor 1," jelasnya.

"Terus kemudian pendekatan keluarga. Adik lah, istri lah, apa lah segala macam. Nah yang ketiga pendekatan transaksional, orang mau jadi caleg bayar. Ini yang merusak penempatan kader-kader yang tepat pada tempatnya untuk berjuang memenangkan Partai Golkar," tambahnya.

Dia mengatakan dirinya pun meminta izin kepada Ketum Airlangga kala itu untuk membuat perubahan. Airlangga memberikan kewenangan kepada Doli dan kawan-kawan di bagian pemenangan pemilu untuk mengubah pola talent scouting dan penempatan kader.

"Nah, alhamdulillah Airlangga waktu itu memberikan kewenangan penuh kepada saya dan teman-teman untuk memenangkan pemilu. Bukan gak boleh kita mencalonkan anak pejabat, keluarga dari petinggi partai segala macam. Bukan gak boleh ketua umum punya diskresi. Tapi itu harus kita talent scouting dari awal," katanya.

"Makanya waktu itu kita udah buka. Kan persiapan pileg ini dari 2019. Begitu Airlangga dilantik, kerja kita pertama begitu, buka (penjaringan kader potensial). Tanya, siapa yang mau jadi caleg? Anak siapa, anak ini, anak ini, kita undang. Lo kalau mau ini, masuk sekarang. Berproses. Kita kasih tugas dia, mau pilih daerah mana