kabargolkar.com - Sukses meraih gelar Doktor (S3) dari Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia mencatatkan predikat Cum Laude di Bidang Kajian Stratejik dan Global. 

 

Menteri ESDM ini menulis disertasi berjudul: Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

 

Keputusan dan pengukuhan gelar doktoral Bahlil tersebut diselenggarakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia pada Rabu (16/10/2024).

 

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S, M.A.

 

Dalam disertasinya, Bahlil membongkar sejumlah masalah dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat. 

 

Ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. 

 

Empat masalah tersebut, antara lain, ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.  

 

Mengakali itu, Bahlil Lahadalia dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama. Antara lain, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang. 

 

Sebagai peneliti, Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif. 

 

Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.

 

Sejumlah politisi, pejabat dan tokoh besar turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Mulai dari anggota DPR Fraksi Golkar H.Aprozi Alam, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga sejumlah konglomerat semisal Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, hingga Garibaldi Thohir (Boy Thohir).