Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti semakin seringnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat dimintai tanggapan terkait penangkapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang pada Pilkada 2024 diusung Partai Golkar bersama sejumlah partai politik lainnya.

Doli mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan kepala daerah terus bermunculan dalam waktu yang berdekatan. Menurutnya, fenomena tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai pemahaman para kepala daerah terhadap batasan antara tindakan yang melanggar hukum dan yang tidak.

“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?" kata Doli, yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/7/26).

Selain itu, Doli juga menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun persepsi mengenai maraknya penangkapan kepala daerah. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah benar terdapat skenario tersebut maupun siapa pihak yang berada di baliknya.

“Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan show up penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," ungkap Doli.

Meski demikian, Doli memastikan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa memandang latar belakang politik maupun afiliasi pelaku. Ia menegaskan, apabila terdapat kader Golkar atau kepala daerah yang diusung partainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Namun, yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun kepala daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku," ucap Doli.

Ia menambahkan, Partai Golkar akan terus memperkuat pembinaan kepada seluruh kader sebagai langkah pencegahan agar tidak terlibat dalam praktik korupsi.

"Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Doli.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.