Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid menjadi speaker dalam acara Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries di ajang AI Action Summit yang berlangsung di Paris, Prancis, Minggu (9/2/25) waktu setempat..

 

Pada kesempatan ini Meutya Hafid menyatakan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) yang intensif.

 

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan," kata Meutya dalam forum tersebut.

 

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ungkap Meutya sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi pers kementerian di Jakarta, Senin (10/2/25)

 

Sejalan dengan tema utama pertemuan, yaitu GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global dan penguatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

 

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," ucap Meutya.

 

Dalam forum tersebut, Meutya Hafid juga menyampaikan bahwa Indonesia mendukung kebijakan AI berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, inklusifitas, dan keamanan penggunaan AI sebagai alat pendukung pembangunan yg berkelanjutan.

 

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," kata Meutya

 

Acara AI Action Summit ini dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis, Menteri Digital Prancis, Menteri Luar Negeri Serbia, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.