Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menegaskan bahwa integritas dan independensi lembaga hukum adalah harga mati dalam membangun kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan Sari Yulianti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Rabu (28/5/25). 

Saat melakukan pertemuan bersama Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu, dan Kepala BNNP Bengkulu, Sari Yuliati menyampaikan kekhawatirannya atas masih maraknya kejahatan yang merugikan rakyat, seperti mafia tanah, peredaran narkotika, dan korupsi di level daerah. 

“Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan. Ini pesan tegas yang kami bawa dalam kunjungan kerja kali ini,” tegasnya.

Menurut Sari, dalam konteks visi besar Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum harus menjadi alat pemberdayaan, bukan penindasan. Oleh sebab itu, reformasi struktural dan transformasi digital lembaga hukum menjadi sebuah keniscayaan. 

“Kita harus berani mengubah cara kerja. Kita tidak bisa lagi melawan kejahatan modern dengan sistem lama. Komisi III mendesak agar seluruh institusi penegak hukum mulai berbenah secara menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini juga menekankan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis untuk menyerap laporan riil, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, serta mendengarkan kendala teknis maupun politis yang dihadapi mitra kerja. 

“Kami ingin mitra kerja di daerah menyampaikan dengan terbuka apa yang dibutuhkan. Komisi III siap memperjuangkannya, baik dalam legislasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor,” pungkas Sari.