Jakarta-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando H Ganinduto meminta agar PT Pos Indonesia (Persero) dapat memperhatikan mitra kerja yang selama ini menjadi penopang kinerja PT Pos Indonesia. Pasalnya, terdapat sejumlah isu yang dialami para pekerja mitra dari Pos Indonesia mulai dari status kerja, kewajiban, hingga pemenuhan hak, termasuk upah.

 

“Kami sebelumnya telah mendapatkan keluhan dari pekerja mitra PT Pos Indonesia (Persero) yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia berkaitan dengan beban kerja yang ditanggung para pekerja sangat memberatkan,” ujar Politisi Muda Partai Golkar dari Dapil 1 Jawa Tengah tersebut pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) beserta subholding,  Senin, 10 Februari 2025 di Komplek DPR/MPR Senayan Jakarta.

 

Firnando juga menyoroti jam kerja yang cukup padat hingga mencapai 200 jam/bulan untuk para mitra kerja tersebut. Bahkan jika target 200 jam/bulan tersebut tidak tercapai, maka para pekerja mitra akan dikenakan denda sehingga upah yang diterima akan kena potong. “Ini tentu sangat keterlaluan dan tidak sesuai dengan amanat dalam undang-undang,” jelasnya.

 

“Sebagai perusahaan yang yang mapan, bahkan lebih tua daripada usia negara ini. PT Pos Indonesia mestinya bisa memperhatikan lingkup pekerjaan mereka, sebab mereka adalah  inti bisnis atau core business dari Pos Indonesia sendiri. Terdapat lebih 15 ribu pekerja yang menjadi jantung dari berjalanya bisnis dari PT Pos Indonesia dari mitra ini,”

 

Karena itu, kata Firnando, para mitra kerja ini harus diperhatikan, jangan sampai terciderai. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, lebih-lebih jika 70 persen dari pekerja itu tidak mau melanjutkan kontrak kerja. “PT Pos Indonesia bisa kolaps jika ditinggalkan pekerja sebanyak itu. Maka, saya betul-betul meminta kepada Pak Dirut PT Pos Indonesia, untuk memperhatikan persoalan mitra kerja ini,” tegas Wakil Bendahara Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong.