[caption id="attachment_18096" align="aligncenter" width="778"] Ilustrasi minuman berakohol (minol). [foto: detik][/caption]kabargolkar.com, SURABAYA – Partai Golkar meminta agar perederan minuman beralkohol (mihol) di Kota Surabaya bisa dikendalikan. Pasalnya, menurut Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono, mihol bisa jadi awal dari beberapa tindak kriminal. “Bukan melarang total ya, tapi mengendalikan. Dikontrol dan diketahui jumlah peredarannya. Selama ini itu belum bisa dilakukan. Baik Dinas Perdagangan maupun Pariwisata tidak tahu pasti berapa jumlah minuman beralkohol yang beredar di Kota Surabaya,” ujar Blegur, Senin (7/1/2019). Blegur menjelaskan, ketika dirinya menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014, upaya itu pernah dilakukan. “Golkar pernah mencetuskan Raperda Inisiatif soal mihol ini,” ujarnya. “Tapi ketika itu dikembalikan oleh Pemprov Jatim karena mungkin dikira pelarangan total. Padahal maksud kami bukan itu, tapi dikontrol. Nggak mungkin dilarang total, Surabaya ini Kota Metropolitan kedua di Indonesia,” tambah Blegur. Berdasarkan Raperda itu, Blegur mengurai jika hanya beberapa tempat saja yang boleh menjual minuman beralkohol. “Seperti misal tempat hiburan malam dan dewasa, lalu hotel di atas bintang 3. Jadi benar benar terbatas,” jelasnya. “Ironisnya lagi, Raperda yang dikembalikan itu saat ini telah diaplikasikan oleh DKI Jakarta untuk mengendalikan mihol juga,” lanjut Blegur. Sebagai dampak, apabila tidak dikontrol, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur ini berpendapat jika banyak hal negatif yang bisa terjadi. “Dari botolnya saja, botol-botol itu kalau dibiarkan beredar bebas malah difungsikan untuk mihol oplosan ala cukrik itu. Cukrik kalau pakai botol Jack Daniel’s lebih mahal. Kan bahaya,” tegas Blegur. “Belum lagi dampak lainnya seperti tindak kriminal karena mabuk, bisa sampai ke penjambretan dan pemerkosaan hingga hamil di luar nikah dan pernikahan dini,” pungkasnya. [beritajatim]