Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah selesai
menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Hasil Rapimnas tersebut, ada beberapa keputusan yang disepakati, salah satunya merekomendasikan pembentukan koalisi permanen di Prabowo.

“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/25).

Ketum Bahlil menjelaskan bahwa Koalisi permanen, tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

Selain itu, tujuan dari koalisi permanen adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan.” lanjutt Bahlil.

Senada dengan Ketum Bahlil, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa koalisi permanen ini dibangun selama Presiden Prabowo menjadi Presiden.

Partai Golkar dan Partai Gerindra akan mengawali dalam membangun koalisi permanen.

Untuk mengetahui pandangan Ahmad Doli Kurnia terkait wacana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan, berikut wawancaranya yang dikutip dari rm.id :

Di Rapimnas Partai Golkar, Bahlil kembali melontarkan ide koalisi permanen dan akhirnya menjadi keputusan Rapimnas. Kenapa Golkar ingin membangun koalisi permanen?

Munculnya gagasan soal koalisi permanen ini agar pemerintahan Pak Prabowo ini kuat dan solid serta tidak ada agenda sendiri atau pribadi maupun partai politik.

Apalagi, saat ini situasi tidak mudah, banyak bencana, belum lagi kondisi global yang tidak menentu. Makanya, Golkar menginginkan adanya koalisi permanen agar tidak ada agenda untuk 2029.

Jadi, bagi mereka yang mempunyai niat di 2029, urungkan niat sebagai capres dan cawapres. Saatnya membangun pandangan yang sama. Itu dasar pemikiran Golkar ingin membangun koalisi permanen.

Koalisi permanen ini apakah sampai 2029 atau seterusnya?

Kalau bagi Partai Golkar, koalisi permanen ini bisa berjalan selama Prabowo menjadi presiden dan sampai selesai kepemimpinan Pak Prabowo.

Apakah sudah menjalin komunikasi dengan partai lain?

Itu saya tidak tahu dan bagaimana respon partai lain juga saya tidak mengetahuinya. Kemungkinan Ketum Golkar akan menindaklanjuti dengan berbicara kepada ketua umum partai politik lain untuk membahas koalisi permanen ini.

Apakah sudah dilaporkan ke Prabowo juga?

Karena merupakan keputusan resmi partai, yakni Rapimnas, maka ketum akan menyampaikan dan berbicara secara langsung dengan Pak Prabowo.

Di 2029 kan syarat capres 0 persen. Dan setiap partai bebas menyalonkan capres dan cawapresnya?

Ya kalau mau capres dan cawapres nanti di 2029, bukan saat ini. Kalau saat ini punya agenda 2029 tidak tepat. Buat Partai Golkar saat ini adalah bagaimana menyukseskan program asta cita Pak Prabowo. Jangan dulu agenda yang lain