Jakarta – Selama masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan angkutan barang tanpa window time. 

Kebijakan ini dinilai penting untuk keselamatan lalu lintas, namun berisiko menimbulkan tekanan baru terhadap rantai pasok nasional jika tidak disertai mitigasi yang matang.

Ketua Bidang Perhubungan dan Transportasi Ikatan Alumni Trisakti, Azhar Adam, menegaskan bahwa penghapusan window time memang dapat menekan kepadatan lalu lintas di ruas tol utama. Namun, pembatasan yang berlaku tanpa jeda hingga awal Januari berpotensi menghambat distribusi logistik.

“Keselamatan penting, tetapi logistik juga urat nadi ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, pembatasan ini bisa berdampak pada pasokan dan harga barang,” tegas Azhar Adam yang juga merupakan Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) ini.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada jalan tol, tetapi juga menyiapkan manajemen lalu lintas di jalur alternatif serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha angkutan barang.

Lebih lanjut, Azhar Adam menilai bahwa evaluasi kebijakan transportasi Nataru harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data, agar kepentingan keselamatan publik tetap sejalan dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional.