[caption id="attachment_18189" align="aligncenter" width="800"] ilustrasi
( kabargolkar.com )[/caption] kabargolkar.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pembocoran kisi-kisi debat Capres terus menuai polemik. Pembocoran kisi-kisi ini dilakukan sepekan sebelum debat pada Kamis 17 Januari 2019. Debat Capres-Cawapres pertama ini akan mengambil tema tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Polemik ini memancing berbagai komentar yang menanggapi langkah KPU. Ada yang mendukung, dan tidak sedikit pula yang mencibir keputusan Komisi Pemilihan Umum ini. Para petinggi Partai Golkar pun memiliki pandangan terkait polemik tersebut.

Heran terhadap keputusan KPU

Sebagaimana dikutip dari detik.com Selasa (4/1/2019), Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku heran terhadap hal tersebut. Akbar Tandjung mempertanyakan alasan keputusan KPU membocorkan kisi-kisi debat capres. Lebih lanjut, Akbar meminta KPU membebaskan tiap-tiap pasangan calon untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya dalam forum debat tersebut. [caption id="attachment_18183" align="aligncenter" width="800"] Akbar Tandjung (foto: VIVA/Muhamad Solihin)[/caption] "Iya, alasannya apa, ya? Kalau mau debat, ya bebaskan sajalah mereka berdebat satu sama lain, masa debatnya itu diarahkan," demikian ujar Akbar Tandjung.

"Kalau mau debat, ya bebaskan sajalah mereka berdebat satu sama lain, masa debatnya itu diarahkan"

Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini, terdapat perbedaan mencolok antara debat di Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019. Saat 2014, tidak ada bocoran atau pun kisi-kisi pertanyaan dari KPU yang diberikan kepada pasangan calon yang berlaga kala itu. "Di tahun di pemilu periode lalu (Pilpres 2014), kampanye periode lalu kok sepertinya nggak ada ya, kok sekarang ada," tegasnya. Ada hal lebih penting yang seharusnya menjadi perhatian KPU. Menurut Akbar Tandjung, tema debat harus jadi perhatian, bukan pemberian kisi-kisi. "Yang penting tema-temanya, yang penting tema debat bertema soal hukum itu, terus hak asasi manusia, dan saya pikir itu baik itu isu-isu yang menjadi perhatian kita juga. Isu ekonomi, politik, isu-isu luar negeri itu kan semua isu yang menjadi perhatian masyarakat, publik," demikian ungkap Akbar Tandjung.

KPU Tidak mengakomodir tujuan debat Capres

Keputusan KPU mendapatkan perhatian serius dari Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusannya memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing paslon. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak mengakomodasi tujuan debat. Debat seharusnya menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui kemampuan tiap-tiap pasangan calon untuk menjawab permasalahan secara langsung. [caption id="attachment_18184" align="aligncenter" width="800"] Jusuf Kalla (foto: VIVA/Muhamad Solihin)[/caption] Karena sudah ada bocoran kisi-kisi, menurut Kalla, jawaban yang muncul saat debat adalah yang sudah dirapatkan oleh tim, bukan spontanitas dari peserta debat. "Nah kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawabnya tim. Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan (capres-cawapres). demikian sebagaimana dikutip dari kompas.com, saat JK ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019)