dulu tim, nanti yang pantas jadi wapres (dan Presiden) ya tim itu"

Lebih lanjut, JK mengungkapkan bahwa seharusnya KPU tak perlu memberikan pertanyaan untuk dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing timses para pasangan calon yang berlaga. Publik ingin melihat sejauh mana kemampuan tiap-tiap pasangan calon dalam menguasai permasalahan bangsa ini. Selanjut, publik juga ingin melihat solusi yang ditawarkan oleh para calon untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut dapat terlihat melalui jawaban dari tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam debat Pilpres. "Ya mestinya kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi dalam hal kampanye ya mestinya jangan dibuka. Menurut saya, menguji kemampuan supaya publik mengetahui, sebenarnya calon ini tingkat kemampuan kedua belah pihak. Itu di mana-mana begitu," ujar Kalla.

Kritik dari Dewan Pembina

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga turut memberikan kritik terhadap kebijakan Komisi Pemilihan Umum. Melalui pesan singkat yang diterima kabargolkar.com pada Rabu pagi (9/1/2019), ARB memberikan pendapatnya. "Hanya satu kata, Aneh!" demikian tegasnya.

"Hanya satu kata, Aneh!"

Debat adalah panggung bagi Capres dan Cawapres untuk unjuk kebolehannya. Dari debat ini, masyarakat akan mampu menakar sejauh mana kemampuan kedua masing-masing pasangan calon dalam memahami isu dan permasalahan negara ini. [caption id="attachment_18185" align="aligncenter" width="800"] Aburizal Bakrie (foto: VIVA)[/caption] Debat merupakan faktor penting bagi masyarakat. Faktor penting, karena masyarakat menjadikannya sebagai salah satu penentu, terutama bagi pemilih rasional dalam menentukan pilihannya. Debat juga menjadi sarana untuk mendidik dan mendewasakan masyarakat dalam hal politik. Seharusnya, debat menjadi sarana penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Debat yang berkualitas tentu akan meningkatkan kualitas demokrasi negeri ini. (kabargolkar)