yang akan berpergian ke luar negeri tidak perlu lagi melalui Medan. Selain itu, diperlukan pula pembangunan pelabuhan penumpang. Sebagai salah satu kota maritim yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, pembangunan pelabuhan penumpang harus menjadi prioritas agar jalur perdagangan dan arus penumpang jalur laut di Kota Lhokseumawe bisa bergerak cepat. "Tak hanya itu, pemerintah pusat dan provinsi juga perlu segera memperbaiki sarana dan prasarana di pelabuhan Perikanan Pusong, Lhokseumawe. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah meningkatkan status pelabuhan Pusong menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014, PPI harus dikelola oleh provinsi. Berbagai sarana dan prasarana yang belum maksimal harus segera dibenahi. Seperti pengerukan kembali karena pelabuhan sudah dangkal, pembangunan dermaga dan tempat pengisian bahan bakar nelayan, dan juga lokasi pelelangan ikan," papar Bamsoet. [caption id="attachment_18263" align="aligncenter" width="1024"] Bamsoet tengah berfoto bersama usai menerima perwakilan masyarakat Aceh di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/19). [foto: ist][/caption]Tak hanya di bidang infrastruktur, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini juga menerima pengaduan pengembangan di bidang pertanian. Pada tahun 2017, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh mencatat dari sekitar 530.638 hektar lahan kering di Aceh, baru 2.563 hektar yang dimanfaatkan untuk pertanian. Selebihnya masih lahan tidur. "Potensi pemanfaatan lahan kering di Aceh masih sangat besar sekali. Sayang jika tidak dimaksimalkan, terutama melalui sektor pertanian melalui penanaman jagung dan kacang-kacangan. Kementerian Pertanian sudah punya program perluasan pertanian di areal lahan kering, program tersebut juga harus segera menyentuh ke masyarakat Aceh," terang Bamsoet. Sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan perlunya Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan berbagai pesantren di Aceh. Pesantren punya potensi besar menyukseskan program pertanian, mengingat aktifitas kesehariannya sangat dekat dengan denyut nadi masyarakat. "Pemberdayaan pesantren dalam menggarap lahan kering bisa menjadi aktifitas yang bermanfaat bagi santri maupun masyarakat di lingkungan pesantren. Sehingga bisa turut mendongkrak produktifitas pertanian nasional kita menuju swasembada. Kalau kita sudah berdaulat di bidang pertanian, maka tak perlu lagi ada yang namanya impor," pungkas Bamsoet. [*]