Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat kerja sama dalam penyiapan serta pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Penandatanganan tersebut dilakukan saat kunjungan Gubernur Sulawesi Utara ke Kantor KP2MI di Jakarta, Jumat (24/4). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon pekerja migran.

"Jadi, kami tadi sudah menandatangani MoU dan PKS sebagai bentuk kerja sama yang akan kami lakukan antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam konteks kita menyiapkan baik dari sisi sumber daya manusia," kata Mukhtarudin kepada media di Kantor KP2MI Jakarta, Jumat, (24/4/26).

Mukhtarudin menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait penempatan PMI, termasuk peluang kerja di luar negeri, tantangan, hingga kendala dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Selain fokus pada peningkatan kompetensi SDM, kesepakatan ini juga meliputi penguatan pelindungan bagi PMI, pencegahan penempatan non-prosedural, serta program pemberdayaan bagi purna pekerja migran dan keluarga mereka di Sulawesi Utara.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menciptakan pekerja migran yang berkualitas sekaligus memastikan pelindungan menyeluruh.

Melalui kolaborasi ini, Mukhtarudin berharap kementeriannya mampu memperkuat sistem pelindungan PMI secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga setelah kembali ke tanah air.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian P2MI terhadap daerahnya, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi Utara di luar negeri.

"Dengan penduduk kurang lebih 2,7 juta; 1,2 juta itu usia produktif, dan 1,1 juta yang bekerja, kami masih punya 6,12 persen yang masih pengangguran terbuka," katanya.

Ia menilai keterlibatan daerah dalam program penempatan pekerja migran menjadi peluang penting untuk menekan angka pengangguran, termasuk melalui program SMK Go-Global yang digagas pemerintah pusat.

"Kami merasa sangat diringankan, karena jujur saja kami di daerah untuk membuat lapangan pekerjaan formal ini menghadapi tantangan," katanya.