[caption id="attachment_34309" align="aligncenter" width="640"] Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar saat rapat perdana Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dengan Komisi II DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan[/caption] Kabargolkar.com -��Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengirim kepala daerah ke Singapura untuk belajar dari Singapura sebagai salah satu negara maju di Asia. Merespons hal itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai saat ini belum diperlukan para kepala daerah belajar ke luar negeri. "Belum tentu (kepala daerah) perlu ke luar negeri," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1). Meski begitu, legislator dapil Sumut itu menilai niat Kemendagri agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan baik perlu diapresiasi. Namun Doli meminta target dari studi banding itu mesti diperjelas. "Tinggal apa yang mau diambil dari masing-masing negara, termasuk Singapura. Itu harus diperjelas, karena belum tentu juga semua apa yang baik di sana bisa diterapkan di sini," sebutnya. Mantan Kapolri itu sebelumnya menjelaskan, para kepala daerah diharapkan dapat belajar soal pengelolaan sampah, pengelolaan banjir, hingga transportasi publik di Singapura. Menurut Doli terkait tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sebetulnya bisa dipelajari di mana saja, tak mesti ke luar negeri. "Walaupun sebetulnya kan ada juga kepala kepala daerah yang juga punya prestasi kan di Indonesia dan juga patut dicontoh juga," ujarnya. Meski menolak rencana studi banding ke Singapura itu, soal potensi pemborosan anggaran Doli tak menganggap itu sebagai masalah. Sebab jika ingin mencapai hasil maksimal pastilah membutuhkan biaya yang besar pula. "Itu relatif, kalau manfaatnya besar tergantung subyek apa yang mau diambil, ya kalau manfaatnya besar saya kira costnya juga (besar). Ya itu kan relatiflah, kondisional," tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rencananya itu seusai bertemu Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/1). "Kepala daerah dengan kategori tertentu supaya diajukan untuk studi banding ke Singapura, studi banding supaya mindset pemerintah daerah berubah,� kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1). sumber: Kumparan