Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan seluruh kadernya yang dipercaya menjadi menteri di pemerintahan agar tidak menganggap kritik dan koreksi dari parlemen sebagai bentuk ketidakdukungan.

Menurut Bahlil, evaluasi yang disampaikan anggota DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan seharusnya diterima secara terbuka. Ia meminta para menteri dari Partai Golkar menjadikan kritik tersebut sebagai momentum untuk menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan program yang telah dijalankan.

“Saya minta dan semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” kata Bahlil dalam peringatan HUT ke-81 RI di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/26).

Bahlil menilai kritik dari parlemen justru dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan capaian maupun kendala dalam pelaksanaan program. Karena itu, ia meminta kader Golkar yang berada di pemerintahan tidak bersikap defensif ketika mendapat masukan dari anggota DPR.

Ia juga menegaskan karakter Partai Golkar sebagai partai yang inklusif. Dengan prinsip tersebut, masukan yang disampaikan secara konstruktif perlu dipandang sebagai upaya bersama untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah.

Bahlil berharap sikap terbuka terhadap kritik tersebut dapat menjadi teladan bagi kader partai politik lainnya yang menjalankan fungsi pengawasan di parlemen.

“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi. Jangan kita memposisikan diri benar dengan segala maha firman-Nya,” ujar dia.

Di sisi lain, Bahlil meminta anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, termasuk terhadap kementerian yang realisasi programnya dinilai masih lambat.

Ia menekankan, anggota DPR dari Partai Golkar tidak perlu ragu memberikan teguran atau kritik meskipun kementerian yang menjadi sasaran pengawasan dipimpin oleh kader Golkar. Salah satu kementerian yang secara khusus disebut Bahlil adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Enggak apa-apa, itu kita harus fair. Kalau kita mau, karena memperlambat realisasi kalau programnya sudah jalan, itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ucap Bahlil.

Menurutnya, sikap kritis antara kader Golkar di parlemen dan pemerintahan justru diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Ia menilai pengawasan yang objektif akan membantu mempercepat realisasi kebijakan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.