[caption id="attachment_18740" align="alignnone" width="640"] Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. [foto: dok. antara/pikiran rakyat][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Pejabat terafiliasi politik di era Presiden Joko Widodo yang dilontarkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dibantah oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto Airlangga menilai jabatan terafiliasi politik sudah cukup banyak ditemukan di daerah. Tetapi tidak sampai mengganggu kinerja. "Semua daerah ada dan ini tidak ada hubungannya (dengan kinerja)," ujar Airlangga usai debat pertama Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin malam (Kamis, 17/1). Dalam debat kadidat Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mempertanyakan soal adanya sejumlah pejabat di era Jokowi yang merupakan anggota atau terafiliasi dengan partai politik. Prabowo menyebut keberadaan pejabat yang dari unsur politik dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan. Prabowo contohkan salah satunya perbedaan pendapat soal impor beras diantara Bulog, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Soal itu, Airlangga mengungkit salah satu tokoh di Golkar yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung. "Contoh Marzuki Darusman dulu Jaksa Agung, dia kader Golkar, jadi itu tidak menjadi persoalan," demikian Airlangga. [RMOL]