[caption id="attachment_19069" align="alignnone" width="700"] Ilustrasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). [foto: dok. WartaKota][/caption]kabargolkar.com, BENGKULU - Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rejang Lebong menimbulkan polemik di kalangan Caleg dan Partai Politik. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan Bawaslu Rejang Lebong tak sama dengan yang dilakukan di daerah lain, bahkan Bawaslu Pusat. “Yang menjadi pertanyaan kita kenapa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten lebih ketat dibandingkan dengan yang dilakukan Bawaslu daerah lain,” sampai Ketua DPD Golkar Rejang Lebong, Andrian Wahyudi saat rapat koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong dengan FKPD, KPU, Bawaslu dan Parpol diruang Rapat Bupati Rejang Lebong Selasa (22/1). Yudi mencontohkan, adanya APK yang dipasang salah satu Partai Politik yang dipasang di kawasan Bandara Seokarno Hatta di Tangerang. Menurut Yudi, APK tersebut tidak mengandung unsur-unsur seperti yang disyaratkan Bawaslu Rejang Lebong terhadap APK yang akan dipasang di Rejang Lebong. "Seharusnya bila memang tidak boleh, maka sudah pasti APK tersebut sudah ditertibkan Bawaslu RI," terangnya. Yudi menambahkan, dalam penertiban yang dilakukan Bawaslu Rejang Lebong juga terkesan adanya tebang pilih. Sebab, dibeberapa sisi APK ditertibkan, sedangkan disisi lain tidak ditertibkan. "Padahal materi yang terkandung dalam APK tersebut sama," ungkap Yudi. Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, A. Hijazi mengaku sengaja mengumpulkan sejumlah pihak guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Rejang Lebong berjalan kondusif dan jauh dari polemik. “Saya kumpulkan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Rejang Lebong berjalan kondusif, karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pembina partai politik,” paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Hijazi mengaku dalam penertiban APK yang dilakukan Bawaslu Rejang Lebong, pihak Bawaslu Rejang Lebong tidak berkoordinasi dengan dirinya. Padahal menurut Hijazi, sebagai bupati, Bawaslu Rejang Lebong seharusnya berkoordinasi dengan dirinya sebelum melakukan penertiban APK. “Dalam kesempatan ini, kita tidak menyalahakan Bawaslu, tapi kita ingin Rejang Lebong ini tetap kondusif jangan ada riak-riak menjelang Pemilu ini,” tambahnya. Lebih lanjut Bupati Hijazi menjelaskan, ia sengaja mengumpukan seluruh pihak terkait termasuk unsur FKPD Rejang Lebong agar bisa duduk bersama dan mencari solusi bersama, sehinga menurutnya permasalah atau riak-riak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak berlanjut. “Saya harap melalui forum ini, tidak ada lagi permasalahan yang dapat merugikan masyarakat serta silaturahmi lebih terjaga,” tandas Hijazi. [BengkuluEkspress]