DPR RI. “Pelaksanaan putusan ini dapat semakin memperkuat dan menjaga kedaulatan ekonomi kita dari berbagai gempuran intervensi kepentingan yang tidak berpihak pada kepentingan ekonomi nasional. Bagaimanapun kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas segala-galanya," jelas Bamsoet. Mengenai proyeksi kinerja MK tahun 2019, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan MK akan disibukkan dengan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019. Ditengah hiruk pikuk politik, MK harus mampu menjaga independensi sebagai penjaga konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum yang berkeadilan. “Karena itu, sangat penting bagi MK untuk melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilu. Sehingga penyelesaian perkara bisa dilakukan secara tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu berikutnya dan tidak menyisakan permasalah legitimasi di kemudian hari," papar Bamsoet. Terakhir, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap MK dapat terus mewujudkan tegaknya hukum yang berkeadilan dalam ketatanegaraan. Sebagai negara hukum, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekecil apa pun potensi otoriter atau diktator yang bisa merusak kedaulatan rakyat dan tatanan kehidupan berbangsa-bernegara, harus diwaspadai dan dilawan secara sigap. “Keadilan menjadi kata kunci sekaligus amanah para pendiri bangsa, sehingga kata adil itu sendiri diulang sampai lima kali dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma fundamental. Karena itu, hadirnya negara adalah hadirnya keadilan dalam kehidupan rakyatnya," pungkas Bamsoet. [Parlemen]