[caption id="attachment_24066" align="aligncenter" width="700"] Adies Kadir (Tribunnews)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Partai Golkar menyiapkan 50 kuasa hukum untuk mengawal gugatan yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari puluhan gugatan yang diajukan salah satunya dari Surabaya terkait sengketa internal perolehan suara Caleg DPRD Kota Surabaya. Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Golkar Adies Kadir menyampaikan, terdapat puluhan sengketa yang diajukan Partai Golkar ke Mahkamah konstitusi (MK) diantaranya terkait sengketa Internal terdapat 26 gugatan. Sedangkan yang eksternal 29 gugatan, khusus untuk jatim hanya ada 3 kabupaten yakni Jombang, Pamekasan, Sampang dan untuk sengketa internal hanya 1 caleg dari dapil 4 surabaya. "Gugatan itu sudah dimasukkan ke MK, tinggal menunggu perbaikan dari MK terkait materi gugatan, dan ini akan menjadi penentu gugatan yang bisa dilanjutkan ke persidangan atau tidak," kata politisi yang juga menjabat ketua hukum dan HAM DPP partai Golkar ini, Kamis (30/5/2019). Adies yang duduk sebagai Sekretaris fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan, pihaknya menyiapkan 50 kuasa hukum yang terdiri dari tim Bakumham (Bantuan Hukum dan HAM) DPP Partai Golkar dan juga ada dari pengacara pribadi caleg-caleg yang sengketa baik internal dan eksternal. "Untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus ada persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam hal ini ketum dan sekjen, itu khusus untuk sengketa internal. Sedangkan terkait sengketa eksternal juga harus ada surat kuasa dari ketum dan sekjen dan untuk mendapatkan itu harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah partai," kata Adies yang duduk di Komisi III DPR RI ini. (tribun)