[caption id="attachment_19782" align="alignnone" width="817"] Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam, mempertanyakan tuntutan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tangki untuk menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin. [foto: Parlementeria][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam, mempertanyakan tuntutan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tangki untuk menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin. Ridwan menilai, tuntutan tersebut tidak masuk akal. Sebabnya, hubungan AMT bukan dengan Pertamina, melainkan dengan PT Garda Utama Nasional (GUN). "PT GUN bukan anak perusahaan Pertamina. Kerjasama PT GUN dengan Pertamina merupakan kerja sama business to business," kata Ridwan, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, beum lama ini. Diketahui sebelumnya, sejumlah sopir tanki menuntut dijadikan buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin. Mereka berdemo di depan Istana Negara, agar mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. Menurut Ridwan, kalau sampai diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang sama. "Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu keputusan yang terbaik," lanjut Ridwan. Lebih jauh, kader Golkar asal Jawa Timur ini menuturkan, Pertamina mengelola migas memang membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran. "Namun, itu tidak dilakukan oleh Pertamina sendiri, melainkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina," tuturnya. Ia lantas mengatakan, SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia, hampir 90% milik perusahaan non-Pertamina. Karyawannya merupakan karyawan perusahaan tersebut. "Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. Kalau semua minta diangkat, bagaimana mungkin," tuntasnya. [JITUNEWS]