[caption id="attachment_19785" align="alignnone" width="766"] Politisi Partai Golkar Kabupaten Bandung, Uben Yunara menilai bila kini Kabupaten Bandung membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang pro terhadap kalangan buruh. [foto: RMOL Jabar][/caption]kabargolkar.com, SOREANG - Politisi Partai Golkar Kabupaten Bandung, Uben Yunara menilai bila kini Kabupaten Bandung membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang pro terhadap kalangan buruh. Menurut Uben, sejauh ini di ibukota Soreang belum memiliki regulasi yang memihak para pekerja. Ini yang membuat buruh mendapat perlakuan tidak adil dari para pengusaha. "Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Pengusaha itu tidak takut sama Polisi, TNI, bahkan sama dinas seperti saat mem-PHK," kata Uben kepada wartawan, Senin (4/2). Uben menuturkan para pelaku usaha hanya takut ketika investasi dan izinnya ditutup. Oleh karena itu perlu perda yang mengatur soal pengawasan kepada pengusaha. "Dewan (di DPRD Kabupaten Bandung) sekarang ngga mendorong ke arah sana. Ketika ada ribuan buruh di PHK dewan hanya tersenyum dan tersipu malu saja," ujar Uben. Uben yang ikut terjun untuk berkontestasi di Pileg 2019 itu memiliki misi jika terpilih jadi legislator akan membuat perda pro buruh dan bakal lebih tegas menindak pengusaha. "Karena sejauh ini kita belum punya Perda (pro buruh) itu. Makanya para buruh tak hanya kuasai parlemen jalanan mari kita isi kursi parlemen di pemerintahan," tegasnya. Uben yang juga Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) akan mendorong pembuatan kartu kuning sebagai syarat mencari kerja di hadirkan di setiap desa. "Saat ini pembuatan (kartu kuning) masih di dinas padahal di desa saja. Karena aparat desa lebih tau kondisi wilayahnya termasuk data warga yang butuh kerjaan," tandas dia. [RMOLJabar]