25 Januari 2021
Legislator Golkar Ungkap Perlunya Penegakkan Kewenangan DPRD ke Eksekutif
  Administrator
  07 Februari 2019
  • Share :
[caption id="attachment_19908" align="alignnone" width="735"] Anggota DPRD Boalemo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.[/caption] kabargolkar.com, GORONTALO Guna memperdalam tugas dan kewenangan soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dan juga Tupoksi legislasi penyusunan produk hukum daerah, maka wakil rakyat di DPRD Boalemo menempuh bimbingan teknik (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel Golden Tulip, Jakarta dengan menghadirkan pemateri diantaranya Kasubdit Wilayah IV Direktorat Wilayah Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, Kemendagri, DR. Henriyadi Roni MSi pada Rabu 6 Februari 2019. Ketua DPRD Boalemo, Oktohari Dalanggo pada kegiatan tersebut banyak memberikan pendalaman materi, teknis dan mekanisme soal Tupoksi legislasi. Serta langkah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Pendalaman tersebut ditempuh lewat audience langsung pemateri dari Kemendagri. Misalnya, soal tindaklanjut LPj kepala daerah yang tidak boleh lagi ditolak DPRD. Meskipun pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai realita di lapangan. Seiring bergulirnya waktu dan terjadi perubahan aturan kini DPRD dalam tugas dan kewenangan hanya bisa memberikan catatan strategis saja. Catatan ini selanjutnya menjadi bahan perbaikan oleh kepala daerah. Karena itu, perubahan regulasi ini dinilai tidak menutup kemungkinan melahirkan permasalahan baru. Misalnya output atau hasil LKPJ kurang tegas karena cukup melayangkan catatan. Padahal kata politisi andalan Partai Golkar ini, kewenangan DPRD sebagai lembaga pengawas atau kontrol kebijakan eksekutif perlu ditegakkan. Terutama pada saat hasil LKPJ yang tidak digubris kepala daerah. Misalnya dengan menambahkan langkah kewenangan menyatakan hak pendapat. Ia pun mencontohkan ketika terjadi kebijakan sektor pertanian yang dinilai tidak sesuai maka tidak ada sanksi tegas. Sebab, DPRD hanya bisa memberikan catatan sebagai bentuk perbaikan. [Hargo]
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.