kabargolkar.com - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, menyebut dalam setahun belakangan ini komunikasi antara jajaran pemerintah daerah, yakni lembaga eksekutif (Gubernur-Wakil Gubernur) dan legislatif (DPRD) kurang bersinergi.

"Pemerintahan ini sesuai dengan amanah UU 23, bahwa kemitraan pemerintah daerah itu kan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini kan harus bersinergi terutama antara eksekutif dan legislatif. Tapi dalam setahun ini yang saya rasakan masih kurang sinergi, mungkin kurang komunikasi. Ini juga dipahami oleh kita semua," ujarnya kepada Hi!Pontianak, Rabu, 28 Desember 2022.

Dalam konteks pemerintah secara umum, legislator Partai Golkar itu menilai jalinan komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dirasa kurang berjalan dengan baik. Sehingga tidak adanya sinergi yang terjalin di antara keduanya.

"Sinergi bisa terjadi kalau komunikasinya baik, kalau komunikasinya tidak baik maka sinergisitas tidak akan terjadi. Ini yang menurut saya perlu ditingkatkan ke depan," kata Heri.

Sementara itu mengenai lembaga yudikatif, sebagai penegak hukum, Heri menuturkan lembaga tersebut bukan hanya sekadar tindakan tapi penting mengedepankan preventif atau pencegahan.

"Kalau ini bisa disinergikan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saya pikir tindakan-tindakan melawan hukum terutama berkaitan dengan melawan hukum salah satunya penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau menyalahgunakan keuangan daerah, korupsi bisa diselesaikan," ungkapnya.

Untuk itu Heri mengajak pada tahun 2023 komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih sinergis untuk membangun Kalbar yang lebih baik. "Mudah-mudahan kita semua di tahun yang baru, tahun 2023 bisa sama-sama membangun Kalbar ini. Kalau dibangun secara bersama, bersatu, kompak insyaallah akan bisa lebih maju," ucapnya.